1. Register adalah alat penyimpan yang memfasilitasi kemudahan dan ketepatan pengambilan kembali data.

2. Register adalah Buku catatan atau daftar (nama dan lain-lain) yg disusun secara sistematik dan urut abjad (Badudu).

3. “A list in which each items individualy identified” (WHO)

4. “A formal or official recording of items, names or action” (Huffman)

Berbagai kepentingan yang dilayani dengan adanya register:

1. Identifikasi indifidu

2. Pelayanan proteksi terhadap individu secara segera

3. Surveilance

4. epidemiology

5. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelayanan

6. Evaluasi terapi

7. Penelitian

8. Pendidikan

Register dapat dibuat dalam bentuk manual atau komputerisasi. Register manual dibuat dengan melakukan pencacatan pada buku register yang berisi data-data dari keperluan masing-masing register. Sedangkan komputerisasi dapat dilakukan secara online yang terhubung disetiap pelayanan atau dengan mengisikan data ke dalam Komputer.

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan buku register:

a. Diisi dalam jangka 1 tahun

b. Dibuat dalam bentuk buku

c. Sebagai arsip Rumah Sakit

d. Disimpan selamanyadi sarana pelayanan kesehatan

Kompleksanya kegiatan pelayanan di rumah sakit, maka banyak juga buku register yang dibuat di rumah sakit, diantaranya:

1. Register Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

2. Register Pelayanan Pasien Rawat Jalan

3. Register Pendaftaran Pasien Rawat Inap

4. Register Pelayanan Pasien Rawat Inap

5. Register Persalinan/abortus

6. Register Pembedahan

7. Register Kegiatan Pemeriksaan Laboraturium

8. Register Tindakan/pelayanan Diagnostik

9. Register Penerimaan Spesimen pasien

10. Register Rujukan Dokter Ahli

11. Register Kunjungan Rumah sakit

contoh kegunaan dari pembuatan register penerimaan pasien rawat jalan di sarana pelayanan kesehatan, diantaranya: register ini merupakan pencatatan yang dibuat pada tempat pendaftaran pasien rawat jalan (TPP RJ), untuk seluruh pasien rawat jalan yang mendaftar melalui TPP RJ. Tujuan pembuatan register ini : Untuk memperoleh informasi mengenai identitas pasien, jenis pengunjung, cara pembayaran dari seluruh pasien rawat jalan yang datang melalui TPP RJ. Kegunaan dari pembuatan register ini: Untuk mengetahui jumlah pengunjung baru dan lama yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit selanjutnya dapat pula digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RL1.

Buku register merupakan sumber data sehingga item-item data untuk masing-masing buku harus terisi dengan lengkap dan sesuai dengan judul buku tersebut. Masing-masing buku register memiliki fungsi yang berbeda sehingga item data untuk masing-masing buku register harus diperhatikan. *end*

1. Tujuan penyelenggaraan rekam kesehatan primer adalah penyelenggaraan rekam kesehatan terkait langsung dengan pelayanan pasien. Tujuan primer rekam kesehatan terbagi menjadi 5 kepentingan, yaitu: pasien, pelayanan pasien, manajemen pelayanan, menunjang pelayanan, dan pembiayaan.

2.Tujuan penyelenggaraan rekam kesehatan sekunder adalah penyelenggaraan rekam kesehatan terkait dengan lingkungan seputar pelayanan pasien, yaitu untuk kepentingan edukasi, riset, peraturan, dan pembuatan kebijakan.

Jadi perubahan paradigma di rekam medis menjadi rekam kesehatan berdampak juga terhadap penyelenggaraan rekam kesehatan tersebut, termasuk disini adalah tujuan dan fungsi rekam kesehatan yang semua mempunyai fungsi dan tujuan “ALFRED” sekarang menjadi lebih luas lagi.

*end*

A. Situasi:

· Adanya persaingan dengan PTS lain dan lowongan yang terfokus pada tenaga teknis ini bisa menurunkan pendapatan PTS

· PTS Kesehatan ini berada pada peringkat 80 dari seluruh PTS Kesehatan Nasional

· Fungsi kerja marketing berfokus pada birokrasi, melakukan promosi di semua SMA sekitas kampus (SMA bonafit & tidak), dan menempatkan tenaga di kantor untuk memberikan informasi kepada costumer yang datang

B. Rencana perubahan

· Melakukan perbaikan dari fungsi kerja marketing terlebih dulu memperbaiki fungsi-fungsi manajemen PTS Kesehatan

· Kegiatan berupa:

o Mengikuti penelitian dosen

o Workshop dengan rumah sakit

o Workshop dengan dinas kesehatan

o Workshop dengan peuskesmas

o Keikutsertaan dalam organisasi profesi tingkat nasional

o Keikutsertaan dalam organisasi profesi internasional

o Mengikuti lomba mahasiswa tingkat nasional & internasional

· Strategi ini dilakukan agar PTS Kesehatan ini berada di peringkat 5 PTS Kesehatan tingkat nasional, kerjasama antar fungsi kerja manajemen, manajer yang komit dan menguasai bidang SKM, meningkatkan kualitas sdm yang ada, melakukan inovasi dari fungsi kerja marketing (berfokus ke pasar & promosi tentang kompetensi lulusan ke pemerintah pusat)

· Rincian biaya yang digunakan:

o Persiapan Rp. 6.200.000,00

o Pelaksanaan Rp. 1.311.100.000,00

o Monitoring Rp. 2.800.000,00

o Total biaya Rp.  1.311.100.000,00

C. Pertimbangan-pertimbangan yang mendukung:

Peningkatan citra dan kerja PTS dapat dilakukan dengan pemilihan manajer dari lulusan MPH, dengan pertimbangan dapat mengangkat power organisasi profesi, biaya penyelenggaraaan juga akan lebih murah, dan untuk mempermudah & mempercepat pengakuan dari departemen kesehatan terhadap PTS kesehatan ini.

*end*

B.SISTEM PENGOLAHAN REKAM MEDIS
Sistem pengolahan rekam medis terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: pendaftaran pasien, assembling, coding, indexing, dan penyimpanan berkas rekam medis.
1.Subsistem pendaftaran pasien
Subsistem pendaftaan pasien dalam system pengelolaan rekam medis membahas tentang penamaan pasien dan penomoran berkas rekam medis.
2.Subsistem assembling
Kegiatan assembling adalah kegiatan analisa dan penataan/perakitan berkas rekam medis yang telah selesai dipergunakan dalam kegiatan rawat jalan dan rawat inap. Untuk kegiatan evaluasi pengisian berkas rekam medis, berkas rekam medis yang tidak lengkap harus segera dilengkapi dan dikembalikan ke unit rekam medis.
3.Subsistem coding
Kegiatan pengkodean adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf dan angka atau kombinasi antara huruf dan angka yang mewakili komponen data. Tenaga rekam medis sebagai pemberi kode bertanggungjawab atas keakuratan kode dari suatu diagnosis yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis.
4.Subsistem indexing
Kegiatan pengkodean adalah pembuatan tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam kartu indek. Hasil pengumpulan kode yang berasal dari data penyakit, operasi pasien dan pengumpulan data dari indeks yang lain dilaporkan kepada kepala bagian rekam medis sebagai bahan untuk penyajian data statistik.
5.Subsistem penyimpanan berkas rekam medis
Cara pengurusan penyimpanan berkas rekam medis ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Cara pengurusan sentralisasi adalah penyimpanan rekam medis pasien dalam satu kesatuan baik catatan kunjungan poliklinik maupun catatan selama pasien dirawat. Sedangkan cara pengurusan desentralisasi adalah penyimpanan berkas rekam medis pasien dengan cara memisahkan antara berkas rekam medis poliklinik dengan berkas rekam medis pasien ketika rawat inap.

C.SISTEM STATISTIK
Kegiatan statistic melibatkan beberapa hal, yaitu pengumpulan data, analisis, interpretasi data, dan presentasi data. Di Rumah Sakit sistem statistik di unit rekam medis bertanggungjawab terhadap beberapa urusan diantarannya: menangani untuk urusan sensus harian dan morbiditas pasien rawat jalan, sensus harian dan morbiditas pasien rawat inap, pelaporan rumah sakit, dan pelayanan surat keterangan medis. Kegiatan sensus harian dilakukan untuk mengetahui jumlah layanan yang diberikan kepada pasien selama 24 jam. Kegiatan statistik lain, pelaporan rumah sakit yang dibuat ada 2 macam, yaitu pelaporan intern dan pelaporan eksteren. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab bagian statistic di unit rekam medis yaitu pembuatan surat keterangan medis. Surat keterangan medis, yaitu surat keterangan medis untuk pengadilan dan non pengadilan.

*end*

*end*

analisis-pembuatan-kebijakan1

2.”Leadterm” (sering disebut kata kunci) untuk penyakit & cidera biasanya merupakan kata benda yg memaparkan kondisi patologisnya. sebaiknya jangan menggunakan istilah kata benda anatomi, kata sifat atau kata keterangan sebagai leadterm.

3. Baca dengan teliti & ikuti petunjuk catatan yang muncul di bawah istilah yg akan dipilih pada ICD 10 V 3

4. Baca istilah yang terdapat pd tanda “( )” sesudah leadterm, (kata dalam tanda kurung merupakan modifier, tidak akan mengurangi kode. Istilah lain yg ada di bawah leadterm (di awali tanda “-” minus) dapat mempengaruhi nomor kode, sehingga semua katak-kata diagnostik yang ada harus diperhitungkan.

5. ikuti secara hati-hati setiap rujukan silang dan perintah see dan see  also yang terdapat pada indeks.

6. Lihat daftar tabulasi ICD 10 V1 untuk mencari nomor kode yang paling tepat. Lihat kode tiga karakter di indeks dengan tanda minus pada posisi keempat yang berarti bahwa isian untuk karekter keempat itu ada di dalam ICD 10 V1 dan merupakan posisi tambahan yang tidak ada dalam ICD 10 V3. Perhatikan juga perintah untuk membubuhi kode tambahan serta aturan cara penulisan dan pemanfaatannya dalam pengembangan indeks penyakit dan dalam sistem pelaporan morbiditas dan mortalitas.

7. Ikuti pedoman “inclusion” dan “exclusion” pada kode yang dipilih atau bagian bawah suatu bab, blok, kategori, dan subkategori.

8. Tentukan kode yang dipilih.

9. Lakukan analisis kuantitatif dan kualitatif data diagnosis yang dikode untuk memastikan kesesuaiannya dengan pernyataan dokter tentang diagnosis utama di berbagai lembar formulir rekam medis pasien, guna menunjang aspek legal rekam medis.

sumber: MIK, 2008

*v*

Menurut Badudu (1996), Aspek politis diartikan bersifat politis. Artinya segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut peraturan pemerintahan yang didalamnya termasuk sistem, kebijakan, serta siasat baik terhadap urusan dalam negeri maupun luar negeri, selain itu politis dapat diartikan sebagai akal, siasat tipu muslihat. Dari pengertian di atas, hubungannya dengan aspek politis terkait SIKDA yaitu segala urusan yang menyangkut tentang peraturan pemerintah (sistem, kebijakan, dan siasat/ strategi) yang berhubungan dengan SIKDA.
Aspek politis penerapan SIKDA dilihat dari sudut pandang yang terkait dengan perubahan sistem dan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Informasi merupakan hal yang harus selalu bersifat terkini. Sekarang ini dikembangkan peraturan bahwa informasi bersifat evidence base (berbasis pada fakta dan data di lapangan). Salah satu yang terkait dengan pembuatan informasi diantaranya SIKDA. SIKDA mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, merupakan jaringan sistem informasi dari kabupaten/ kota, di atasnya ada level provinsi dan paling atas di level pemerintahan pusat. Secara teori, kabupaten/ kota harus mengirimkan data ke dinas provinsi. Seluruh level provinsi yang ada di Indonesia berkewajiban untuk mengirimkan informasi kesehatan setiap daerah kepada pemerintah pusat. Terbayang dalam pikiran kita bagaimana mengumpulkan data secara manual dari seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah pusat membuat kebijakan untuk pengiriman informasi secara komputerisasi. Diharapkan dengan adanya sistem ini akan mempercepat proses sehingga informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang bersifat terkini. Adanya kebijakan tersebut kemudian banyak terlihat di beberapa dinas berlomba-lomba dalam rangka pengadaan komputer dan memasang tower untuk kebutuhan internet. Akhirnya bermunculan projek-projek di puskesmas dan dinas kesehatan untuk melakukan towerisasi. Beberapa dilema bermunculan terkait penerapa sistem komputerisasi untuk SIKDA diantaranya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penerapan SIKDA akan jauh lebih berkurang dari pada menggunakan sistem yang manual. Selain itu munculnya kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang telah tersedia sebelumnya, yaitu sarjana komputer. Dari sini terdapat lagi dilema untuk pimpinan dilain sisi kekurang sumber daya manusia disisi lain akan meniadakan tugas dari sumber daya manusia yang sudah ada.
Perubahan sistem yang kedua terkait dengan pemanfaat teknologi untuk proses pembuatan informasi ini. Aspek teknologi yang terlihat misalnya dengan pemanfaatan produk komputer dalam pembuatan SIKDA. Maraknya teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan data menjadi informasi mengakibatkan majunya bisnis perangkat komputer meliputi softwere (pembuatan program) dan hardwere (perangkat keras komputer). Terutama softwere banyak bermunculan bisnis jasa yang menyediakan pembuatan program. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran di masyarakat dan tingkat perdagangan meningkat.

Aspek politis penerapan SIKDA dilihat dari sudut pandang yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat  yaitu bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan GBHN yang disahkan oleh DPR dan MPR. Contoh salah satu produk hukum yang dikeluarkan DPR adalah UUITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Tetapi ada yang kurang dalam penerapan UUITE tersebut, hal ini terlihat pada belum adanya peraturan terkait tentang bukti hukum dengan menggunakan data komputerisasi yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut WHO (2000), sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan disemua jenjang. Sistem informasi ini harus dijadikan alat yang efektif bagi manajemen. Dari dasar tersebut maka sangat diperlukan pembuatan sistem informasi yang tepat dengan melibatkan semua aspek stakeholder, jika pun ada aspek politis yang masuk, tetapi aspek ini harus benar-benar berorientasi kepada masyarakat (kepentingan banyak orang).
Aspek politis pengembangan SIKDA terlihat jelas juga dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI no.511 tahun 2002 tentang strategi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) di era otonomi daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan strategi pengembangan SIKNAS di era otomoni daerah, meliputi:
1.    Intergrasi pencatatan dan pelaporan data
2.    Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan yang baru
3.    Fasilitas pengembangan SIKDA
4.    Pengembangan teknologi dan sumberdaya
5.    Pengembangan pelayanan untuk manajemen
6.    Pengembangan pelayanan untuk masyarakat

Penerapan strategi pengembangan SIKDA di atas mengakibatkan keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Strategi ke tiga menyediakan fasilitas pengembangan SIKDA, jika dilihat dari segi politis strategi ini dapat menimbulkan keuntungan pada beberapa pihak, terutama kepala bagian yang bertanggungjawab terhadap pengembangan fasilitas SIKDA. Situasi ini dapat menimbulkan kesempatan negatif dengan memproyekkan pengadaan fasilitas dari pemerintah pusat sampai dengan penyediaan fasilitas terkait dengan SIKDA di tingkat kabupaten/ kota. Kesempatan negatif tersebut adalah timbulnya anggapan bahwa kepala bagian pengembangan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil proyek pengadaan fasilitas tersebut. Pada hal pengadaan fasilitas tersebut belum tentu dibutuhkan bahkan belum tentu juga dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan di kota tertentu. Akhirnya fasilitas tersebut hanya dibiarkan begitu saja di kantor bahkan ditumpuk begitu saja di gudang. Contoh nyata tentang pengadaan fasilitas ini terdapat pada projek pengadaan fasilitas internet yang didatangkan dari pemerintah pusat, tetapi akhirnya banyak yang tidak terpakai karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan penerapan fasilitas tersebut. Sayangnya lagi karena keterbatasan dana maka fasilitas tersebut akan ditarik kembali. Situasi ini tentu menimbulkan banyak perdebatan bagi dinas kesehatan yang telah terlanjur kecanduan menggunakan fasilitas tersebut. Padahal dahulunya dinas tersebut menggunakan fasilitas tersebut karena ada sedikit paksaan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan fasilitas pelayanannya dengan menggunakan fasilitas baru. Hal yang sama juga perlu diperhatikan dalam pengembangan SIKDA melalui strategi yang akan diterapkan.

Wacana lain yang muncul dari pengembangan SIKDA yaitu rencana pelayanan data dari satu pintu yang dilakukan oleh pusat data dan informasi (pusdatin). Jadi pusdatin dipusatkan sebagai pemberi informasi dari pihak mana saja yang membutuhkan informasi kesehatan. Perlu dipikirkan sebelum penerapa sistem tersebut sehinga rencana yang bagus tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Beberapa hal yang perlu disiapkan diantaranya kesiapan pusdatin sebagai pusat informasi harus benar-benar diperhitungkan sebelumnya. Sumber daya manusia yang harus ditingkatkan baik dari segi kemampuan dan perilaku kerjanya juga harus dipersiapkan. Hal ini dilakukan agar jangan sampai nantinya fasilitas lengkap sudah disediakan tetapi karena perilaku sumber daya manusia di pusdatin belum siap akibatnya pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi malah tidak dapat mengakses informasi tersebut. Mamang konsep tersebut mamang ideal untuk diterapkan jika pusdatin benar-benar sudah siap sebagai pusat data dan informasi yang sesungguhnya. Banyak keuntungan yang akan di dapat dengan penerapan sistem baru tersebut yaitu komunikasi data yang terintegrasi, koordinasi data dilakukan dalam satu jalur, selain itu dengan penerapan sistem baru dapat meringkas birokrasi yang sudah ada. Pusdatin sebagai pusat data menimbulkan peluang yang menguntungkan bagi pusdatin tersebut, karena betapa tergantungnya pihak luar pada pustadin untuk dapat memperoleh data. Kesempatan lain yang muncul adalah adanya sumber pendapatan baru bagi pusdatin, sedangkan bagi lain yang dahulunya dapat “menjual” datanya dengan sistem yang baru mereka akan kehilangan kesempatan tersebut.
Terakhir dari tulisan ini adalah bahwa dalam pengembangan SIKDA memeng harus diperhitungkan lebih matang sehingga tujuan mulia yang memang menjadi keinginan banyak pihak tersebut dapat tercapai. Pempertimbangkan keuntungan dan kerugian sistem lama dan sistem baru yang akan diterapkan. Jangan sampai tujuan yang memang konsepnya baru oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab dimanfaatkan sebagai projek untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

*The end*